rennydund

Just another WordPress.com site

PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Januari 7, 2011

Filed under: Kakubuteks ADP — rennydund @ 4:37 am

A. PENERAPAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Dalam pelaksanaan KTSP, satuan pendidikan dasar dan menengah harus mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. Bahkan Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam hal pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, satuan pendidikan harus memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dapat diterapkan oleh satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2006/2007 jika satuan pendidikan tersebut telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004. Peraturan tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan ini harus sudah diterapkan di setiap satuan pendidikan paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, dapat melaksanakan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan :

1.  Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB) :

–       tahun I : kelas 1 dan 4

–       tahun II : kelas 1,2,4, dan 5

–       tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6

2.  Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) :

–       tahun I : kelas 1

–       tahun II : kelas 1 dan 2

–       tahun III : kelas 1,2, dan 3

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Perkembangan dan pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi pada tingkat satuan pendidikan secara nasional dipantau dan dievaluasi oleh BSNP. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BSNP dapat mengusulkan revisi Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006.

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peranan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yaitu melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG) dan kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dewan pendidikan. Selain itu juga membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 melalui LPMP.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional memiliki beberapa tugas, yaitu:

  1. Mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP.
  2. Mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif dan kurikulum untuk pendidikan layanan khusus.
  3. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah.
  4. Memonitor secara nasional penerapan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri.
  5. Mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006.

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berkewajiban melakukan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 di kalangan lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK), serta memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK yang mendukung pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006.

DEPARTEMEN LAIN YANG MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan menengah juga memiliki peranan, yaitu :

a)      Melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional.

b)      Mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya mendukung pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006.

c)      Melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 sesuai dengan kewenangannya.

 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN Januari 3, 2011

Filed under: Administrasi Pembangunan — rennydund @ 10:37 am

A. Pengertian Pengendalian dan Pengawasan (PP no.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)

Menurut peraturan pemerintah no.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan (pemantauan) adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

B. Pengendalian Pembangunan

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang, sehingga pengendalian pembangunan berkaitan erat dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya produk rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berikut ini Sistem pengendalian pemanfaatan ruang dengan dasar-dasar Pengendalian Pembangunan :

1. Regulatory system

Yaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Regulatory system ini sudah diterapkan di Indonesia, tetapi dalam penerapannya belum berjalan dengan baik. Karena mental birokrasi pemerintah yang masih rendah, yang masih rawan terhadap penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Discretionary system

Pemanfaatan ruang yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada pertimbangan pejabat/lembaga perencanaan yang berwenang untuk menilai proposal pembangunan yang diajukan.

3. Zoning regulation/peraturan zonasi

Pembagian lingkungan kota dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang yang berbeda-beda (Barnett, 1982)

4. Development control/permit system

Mengatur kegiatan pembangunan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan, perekayasaan, pertambangan maupun kegiatan serupa lainnya dan atau mengadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan tertentu (Khulball & Yuen, 1991).  Memungkinkan tetap dilaksankannya pembangunan sebelum terdapat dalam dokumen rencana.

Pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan tentunya memiliki landasan kewenangan tehadap pengendalian pembangunan. Berikut ini Landasan Kewenangan Pemerintah dalam Pengendalian Pembangunan :

1. Bundles of rights (hak atas lahan)

Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan.

2. Police power (pengaturan)

Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Seringkali dianggap sebagai limitation of private property/individual rights’.

3. Eminent domain (pencabutan hak atas lahan)

Yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum.

4. Taxation

Yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum.

5. Spending power (Government Expenditure)

Yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum (melalui APBN dan atau APBD).

Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan ruang. Namun di lain pihak, pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak “over” agar tidak terjadi hal yang buruk.  Tentunya harus diupayakan jalan tengah yang terbaik agar pengendalian pembangunan dalam hal pemanfaatan ruang  terus dilakukan oleh pemerintah.

C. Pengawasan pembangunan

Dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi pembangunan, menurut  Frederick  Mozier (1880) kita harus menumbuhkembangkan pertanggungjawaban (responsibilitas). Terdapat dua macam pertanggungjawaban, yaitu :

1.  Pertanggungjawaban objektif.

Yaitu seorang pejabat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya di organisasi yang sama/departemen yang sama. Lalu atasannya mengkaji apakah kinerja pegawai tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak. Pertanggungjawaban objektif relevan dengan internal kontrol. Bentuk pengawasan yang termasuk internal control adalah pengawasan administratif dalam administrasi pembangunan.

2.  Pertanggungjawaban subjektif.

Yaitu seorang pejabat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada siapapun yang layak diberi pertanggungjawaban misalnya DPR, rakyat, dan lain sebagainya baik dari dalam maupun dari organisasi tetapi layak mendapatkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban subjektif relevan dengan external control. Bentuk pengawasan  yang termasuk external control adalah pengawasan legislatif, pengawasan yudisial, dan pengawasan social

D. Pelaksanaan di Indonesia

Tata cara pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga/skpd, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah yang menangani bidang pengawasan adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Adapun pengertian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BPKP telah mengalami serangkaian metamorfosa yang dimulai pada tahun 1936 berdasarkan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 berbentuk Djawatan Akuntan Negara/DAN (Regering Accountantsdienst) dan berada di Bawah Departemen Keuangan yang bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

Kemudian pada tahun 1959-1966 DAN menjadi Unit Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan dengan nama Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara atau yang lebih dikenal sebagai DJPKN. Perubahan struktur dan penataan kelembagaan tersebut terus berjalan pada tahun 1968-1971 hingga akhirnya pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 maka DJPKN ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan Keppres tersebut maka BPKP secara resmi didaulat untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih dari 30 tahun, Indonesia telah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan dalam pembangunan. Dengan paradigma pembangunan yang dianut, pertumbuhan ekonomi, paling tidak sebelum terjadi krisis ekonomi, melaju dengan tingkat pertumbuhan hampir mencapai 8% per-tahun. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tersebut harus ditebus dengan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Kerusakan lingkungan (atau faktor yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan lingkungan) tidak menurun bahkan cenderung meningkat yang terlihat pada beberapa sektor strategis di dalam pembangunan Indonesia seperti sektor kehutanan, pertanian dan perikanan maupun pertambangan. Hal ini sebagai akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung mengarah pada pola pengelolaan yang berorientasi jangka pendek.

Untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk, arah pembangunan kedepan harus ditegaskan bahwa pendayaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam menentukan strategi pembangunan, aspek lingkungan harus dijadikan pertimbangan utama. Konsep ini pada dasarnya mengandung aspek daya dukung lingkungan dan solidaritas antar generasi.

Permasalahan degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam juga disebabkan karena tidak terselenggaranya good governance atau kepemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari tidak efisiennya lembaga perwakilan, banyaknya kasus korupsi, dan belum berdayanya masyarakat. Hal ini karena belum terciptanya mekanisme yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan, serta meningkatkan kualitas hidup sangat diperlukan. Selain itu,  belum  ada kesadaran responsive dari berbagai pihak dalam menangani isu-isu pembangunan yang kritis.

Walaupun Indonesia secara sadar telah mengakui konsep pembangunan berkelanjutan dan bahkan telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkenaan dengan pembangunan dan isu-isu lingkungan, namun implementasi konvensi-konvensi tersebut masih belum berjalan mulus. Beberapa konvensi meskipun telah diturunkan ke dalam Undang Undang, pengawasan pelaksanaannya dan penegakan hukumnya masih sangat lemah.

Dengan demikian jelas bahwa adanya suatu lembaga yang berwibawa yang mampu memberi masukan nasehat kepada Presiden untuk : (a) menerjemahkan dan mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks Indonesia; (b) merumuskan arah pembangunan jangka panjang dalam kerangka pikir berkelanjutan; (c) memadukan pemikiran konservasi lingkungan dan pembangunan; (d) mengakomodasikan pandangan pemerintah, badan usaha dan masyarakat sipil; dan (e) menjabarkan dan memantau pengimplementasian berbagai kesepakatan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan memiliki tugas pokok :

  1. Merumuskan dan mensosialisasikan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah, termasuk upaya mengintegrasikan dimensi sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan.
  2. Membantu Presiden dalam pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan strategis di bidang pembangunan berkelanjutan.
  3. Membantu Presiden dalam menindaklanjuti dan melaksanakan pelaksanaan kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.
 

TEKNIK BERKOMUNIKASI

Filed under: Pendidikan Administrasi Perkantoran — rennydund @ 10:13 am

TEKNIK BERKOMUNIKASI

A. TEKNIK BERBICARA DAN BERTANYA AKTIF

1. Pengertian Teknik Berbicara

Teknik berbicara efektif adalah berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan di dalam komunikasi. Teknik berbicara di dalam berkomunikasi harus menyesuaikan diri antara komunikator dan komunikan kepada pesan (message) yang dipercakapkan. Secara sederhana, teknik berbicara di dalam komunikasi secara aktif dan efektif adalah sebagai berikut :

  1. Memilih pokok persoalan untuk dibicarakan
  2. Berbicara diiringi dengan bantuan gerak gerik
  3. Menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik
  4. Menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik
  5. Menganggapi setiap reaksi, saran, usul dari lawan bicara

2. Prinsip-prinsip Berbicara

1) Prinsip Berbicara Efektif

Berbicara efektif prinsipnya adalah berbahasa seperlunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu kita juga harus memperhatikan tata cara dan adat sopan santun yang berlaku di lingkungan masyarakat agar pembicaraannya dapat berjalan dan berlangsung dengan lancar. Agar dapat berbicara dengan efektif, kita perlu mengetahui prinsip-prinsipnya, diantaranya :

a)      Memberi kesempatan berbicara kepada lawan bicara

b)      Menatap bergantian secara sopan

c)      Berbicara secara jelas, mengerti dan jangan berbisik

d)     Menghayati pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan

Berbicara efektif hendaknya mengemukakan ide-ide, pandangan-pandangan pemikiran tentang bahan pembicaraan yang akan dibicarakan dalam bentuk tujuan-tujuan.

2) Prinsip Motivasi

Prinsip motivasi merupakan prinsip memberi dorongan untuk membangkitkan minat bicara terhadap seseorang, kelompok, dan umum. Sedangkan prinsip motivasi yang efektif adalah berbicara secara efektif yang dapat membangkitkan minat para pendengar. Jika para pendengar berminat atau mendengarkan pembicaraan, maka pembicaraan tersebut akan mendatangkan respon yang baik secara umpan balik (feedback). Berbicara dengan prinsip motivasi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dorongan

Bicara dengan memberikan dorongan yaitu dengan cara mengutarakan pentingnya bahan yang akan dibicarakan.

2. Menokohkan

Menokohkan seseorang atau para pendengar menimbulkan rasa senang dan membesarkan hatinya.

3. Dorongan ingin mengetahui

Cara ini dipergunakan karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu mempunyai dorongan ingin mengetahui baik yang menyangkut dirinya, maupun hal-hal lain.

3) Prinsip Perhatian

Prinsip perhatian adalah pemusatan pikiran pada suatu masalah atau objek tertentu. Agar para pendengar mau memperhatikan dengan baik, maka seorang pembicara harus mampu menarik perhatian, di antaranya :

1. Hal-hal yang aneh

Jika seorang pembicara dapat memberikan contoh-contoh yang aneh, amak pendengar akan terpukau perhatiannya dan timbul rasa ingin mendengarkan apa yang disampaikan pembicara.

2. Hal-hal yang lucu

Hal-hal lucu juga akan menarik perhatian. Untuk mendapatkan hal-hal yang lucu seseorang harus menuntun terlebih dahulu jalan pikiran pendengarnya.

3. Hal-hal yang mencolok (dominan)

Cara ini dapat digunakan untuk menarik perhatian pendengar, pokok pembicaraan yang penting pengucapannya harus dilambatkan atau dikeraskan.

4. Hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan

Pendengar akan tertarik perhatiannya jika ada pembicaraan yang menyangkut kepentingannya dan kebutuhannya

4) Prinsip Keinderaan

Di dalam prinsip ini, berbicara efektif dapat dicapai jika menggunakan alat peraga yang lengkap. Alat peraga adalah alat bantu di dalam pelaksanaan bicara dengan prinsip keinderaan. Contoh alat peraga tersebut antara lain :

1. Over Head Projector (OHP)

OHP adalah proyektor yang dapat memantulkan tulisan atau gambar pada transparansi ke layar putih.

2. Film

Dalam memberikan ceramah dengan menggunakan film, hal yang penting adalah adanya diskusi dan mengambil kesimpulannya setelah film itu diputar.

3. Tape recorder

Tape recorder diputar sebagian, didiskusikan dan diambil kesimpulannya.

5) Prinsip Pengertian

Prinsip pengertian mengatakan bahwa ada hal-hal yang mudah dipahami, mudah dihafalkan, atau mudah tertanam dalam pikiran seseorang. Dalam prinsip pengertian, pembicara harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Uraian dari keseluruhan menuju bagian-bagian, kembali keseluruhan

Penerapannya dalam praktek adalah mengutarakan pokok bahasan secara sistematis, setelah dijelaskan satu persatu pokok bahasannya. Setelah selesai menjelaskan pokok-pokok bahasannya baru dibuat ringkasan dan kemudian disimpulkan secara singkat.

2. Uraian pembicaraan sistematis dan logis

Sistematis artinya uraian pembicaraan tidak menyimpang dari pokok bahasan dan urutannya harus logis. Maksudnya logis adalah uraian pokok bahasannya umum menuju yang khusus atau dari yang khusus menuju bahasan yang umum.

3. Membuat ungkapan-ungkapan yang konkret

Ungkapan yang konkret tersebut antara lain dengan memberikan memo teknik (cara untuk menghapal), memberikan contohnya, memberikan ilustrasim memberikan suatu perbandingan, memberikan hal-hal yang berlawanan.

6) Prinsip Ulangan

Prinsip ulangan menghendaki hal-hal yang perlu diulang, agar permasalahan lebih meresap ke dalam hati pendengar, sehingga permasalahan tersebut mudah diingat. Oleh karena itu, persiapan di dalam komunikasi lisan, sebagai berikut :

a) Persiapan penyajian dan penutup pembicaraan

Persiapan

Persiapan dalam berbicara pada umumnya mencangkup masalah pengetahuan, sistematikanya (urutannya), tujuannya, tempat dan waktu.

Penyajian materi

Dalam penyajian materi, hendaknya memuat tentang :

1. Pendahuluan

  • Motivasi yang menarik perhatian
  • Tujuannya
  • Ruang lingkupnya

2. Isi pembicaraan

Isi pembicaraan merupakan bagian mengenai pembahasan masing-masing acara yang telah disebutkan di dalam ruang lingkup penyajian. Pembahasan yang disampaikan pembicara hendaknya jelas, menarik, lancar, tertuju dan mudah dipahami.

3. Penutup pembicaraan

Di dalam penutup hendaknya berisi atau memuat tentang ringkasan materi yang dibahas, memberikan motivasi kembali kepada para pendengar, memberikan harapan, saran-saran, ajakan, dsb.

b) Sistematika penyajian dan penutup pembicaraan

Pendahuluan pembicaraan

  • Motivasi yang menarik

Usaha untuk menarik minat para pendengar adalah dengan cara mengemukakan pentingnya isi ceramah atau kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau untuk masa depan pendengar.

  • Mengutarakan topik secara umum

Topik yang dibicarakan harus dapat memberikan gambaran umum yang kemudian membicarakan permasalahan secara khusus.

  • Tujuan

Selain berisi motivasi, isi pendahuluan hendaknya mengemukakan tentang maksud dan tujuan pembicaraannya.

  • Ruang lingkup

Isi pendahuluan harus mengemukakan ruang lingkup pembicaraannya yaitu batas-batas pembahasan yang akan dibicarakan.

Isi Pembicaraan

Seorang komunikator dalam menguraikan isi dari suatu pembicaraan hendaknya :

  • Lancar atau tidak ada gangguan
  • Harus menarik perhatian pendengar
  • Uraiannya harus jelas, mudah ditangkap, dimengerti dan dihayati
  • Uraiannya darus mengesankan dan menggunakan alat peraga
  • Pembahasannya harus tertuju atau terarah kepada tujuan

Penutup pembicaraan

Di dalam penutup pembicaraan perlu dikemukakan hal-hal yang penting, yaitu ada ringkasan, motivasi, saran pembicara kepada pendengar, ucapan terima kasih dan minta maaf  kepada para pendengar.

c) Alat bantu dalam penyajian pembicaraan

Pembicaraan yang hanya disampaikan dengan kata-kata tanpa alat bantu peraga hasilnya diresapi pendengar sebesar ± 15%. Di dalam mempergunakan alat bantu seperti alat peraga, seorang pembicara harus menyiapkan hal-hal berikut :

  • Gambar-gambar atau bagan-bagan yang ditulis pada karton manila
  • Alat-alat peraga yang nyata atau alat peraga yang sebenarnya
  • Alat peraga tiruan atau palsu
  • Slide proyektor, film projektor, OHP, LCD, dsb

d) Gaya bahasa penyajian dalam berbicara

Gaya bahasa berbicara itu antara lain adalah sebagai berikut :

  • Gerak-gerik

Air muka dan gerakan badan, tangan, kepala, harus disesuaikan dan harus mengikuti isi pembicaraan. Gerak-gerik ini sebaiknya wajar saja dan jangan dibuat-buat.

  • Pakaian

Pakaian yang digunakan sebaiknya yang rapi,  lengkap dan sopan. Pakaian rapi artinya mengenakan pakaian terlihat wajar, teratur, dan serasi. Pakaian lengkap artinya sesuai dengan apa semestinya. Pakaian yang sopan artinya pakaian yang pantas dipakai menurut etika berpakaian.

  • Sikap jiwa

Sikap jiwa yang diperlukan seorang komunikator pada waktu berbicara adalah tegas dan jangan ragu-ragu. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan kegugupan saat berbicara di depan umum.

  • Suara

Suara dalam berbicara hendaknya jelas dan kata-katanya tepat. Di samping suaranya harus jelas juga jangan monoton (satu nada). Pada waktu bicara juga diharapkan suaranya cukup keras, jelas, bersemangat dan berirama.

  • Pandangan jiwa

Pada waktu berbicara, pandangan mata harus menyeluruh dan cara melihatnya selalu berpindah-pindah. Pembicara tidak boleh grogi, sehingga pembicaraan dapat dilakukan dengan lancar.

  • Sikap badan

Sikap badan pada waktu berbicara hendaknya tegak, tapi tidak kaku dan dapat terlihat dengan jelas oleh pendengarnya.

B. TEKNIK MENDENGARKAN AKTIF

Mendengarkan merupakan suatu kegiatan memperhatikan dengan sebaik­-baiknya dengan menggunakan indera pendenga­ran, sehinggga memahami maksud secara tepat dari pihak komunikator. Untuk men­dengarkan dengan baik diperlukan konsentrasi yang tinggi dari pikiran agar dapat menangkap dan menginterpretasi berita atau pesan yang dikirim komunikan. Proses mendengarkan secara aktif dan efektif tidak hanya menggunakan indera pendengaran, tetapi perpaduan antara indera pendengaran dengan pikiran.

a. Mendengarkan secara evaluatif

Ketika  mendengarkan pembicaraan, pen­dengar berupaya mendengarkan sambil mengada­kan evaluasi terhadap kata-kata yang diucapkan pembicara. Hasil penilaian ini disampaikan kembali kepada pembicara dalam berbagai macam bentuk, antara lain berupa: menolak, menyetujui (menyanggah atau mandukung isi pembicaraan).

b. Mendengarkan secara proyektif

Pendengar berusaha memproyeksikan dirinya ke alam pikiran pembicara. Pendengar berusaha memahami pandangan dari pembicara sampai pembicaraan selesai dan pendengar memahami setiap arti kata dari pembicara. Cara mendengarkan yang aktif dan efektif, yaitu sebagai berikut:

1)  Dengarkan dengan penuh konsentrasi apa yang sedang dibicarakan

2)  Tangkap pesan-pesan penting atau inti pembicaraan

3)  Sebaiknya terlebih dahulu persiapkan alat tulis menulis untuk mencatat inti pembicaraan

4)  Bila pembicaraan terjadi secara langsung tanpa menggunakan media komunikasi, pendengar dapat langsung bertanya kepada pembicara perihal isi pembicaraan yang tidak dipahami (bila pembicaraan terjadi ketika rapat, tunggu sampai pada acara tanya, jawab).

 

BAHASA VERBAL DAN NON VERBAL Desember 24, 2010

Filed under: Pendidikan Administrasi Perkantoran — rennydund @ 2:56 am

A. KOMUNIKASI VERBAL

Dalam ilmu komunikasi, yang dimaksud dengan komunikasi verbal tidak hanya lisan namun meliputi komunikasi lisan dan tertulis. Karena bahasa dapat disampaikan secara lisan atau tulisan maka komunikasi verbal didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan bahasa lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, dapat diungkap­kan bahwa komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan bahasa secara lisan atau tulisan. Sebagai contoh komunikasi verbal, antara lain:

  1. Menyampaikan sesuatu atau pesan kepada seseorang disertai kata-kata lisan/tulisan;
  2. Bertelepon kepada keluarga, teman,  sahabat, rekan kerja;
  3. Berbincang-bincang secara langsung.;
  4. Berdiskusi, berpidato;
  5. Berdiskusi, rapat, meeting, dan seminar;
  6. Membaca surat kabar, majalah, jurnal;
  7. Menggunakan komputer, maupun internet.

Dalam komunikasi lisan atau tulisan terdapat komunikasi sebagai pembicara atau penulis, dan komunikan sebagai pendengar atau pembaca. Melalui komunikasi lisan atau tuliasan seorang pembicara atau penulis tentu berharap apa yang disampaikannya dapat dipahami secara tepat oleh pendengar atau pernbaca sesuai dengan maksud pembicara atau penulis.

B. KOMUNIKASI NON VERBAL

Komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Selain menggunakan kata-kata, ketika berkomunikasi digunakan pula gerakan-­gerakan tubuh atau lebih dikenal dengan bahasa isyarat atau body language. Berikut ini, pendapat beberapa ahli mengenai komunikasi nonverbal.

  1. Mc. Garry menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal terbagi dalam tiga kategori, yaitu komunikasi yang diungkapkan melalui pa­kaian dan setiap kategori benda lainnya (the object language), semua bentuk komunikasi yang digantikan dengan gerak (gesture) yang disebutnya sebagai bahasa sinyal (sign language), dan komunikasi dengan tindakan atau gerakan tubuh (action language).
  2. Tubbs dan Carter mengelompok­kan komunikasi nonverbal sebagai berikut:
  • Gerakan tubuh (Body motion) atau kebiasa­an gerak (kinetic behavior), yaita jenis komunikasi yang diungkapkan melalui gerakan tubuh, postur, tangan, kaki, ekspresi wajah, garakan mata, dan tangkai lengan.
  • Karakteristik fisik (Physical characteristics), yaitu jenis komunikasi yang diungkapkan melalui bentuk fisik atau tubuh, daya tarik yang bersifat umum, tinggi badan, berat badan, dan warna kulit.
  • Kebiasaan menyentuh (Touching behavior), yaitu jenis komunikasi yahg berupa gerakan, seperti sentuhan, pukulan, tindakan memegang, dan lain-lain.
  • Paralinguistik (Para languages), yaitu bentuk komunikasi yang menunjukkan keadaan atau cara seseorang mengucap­kan ataa mengungkapkan sesuatu.
  • Proksemik (Proxemics), yaitu jenis komuni­kasi yang berkaitan dengan penggunaan ruang, personal, dan sosial.
  • Artifak (Artifact), yaitu bentuk komunikasi melalui cara memanipulasi objek kentak dengan seseorang, misalnya penggunaan parfum, pakaian, lipstik, dan lain-lain.
  • Faktor lingkungan (Environment factors), yaitu menyampaikan komunikasi dengan cara dekorasi ruang, lampu, dan lain-lain.

Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal, berdasarkan kriteria di atas, yaitu:

  1. Menitikkan air mata sebagai tanda rasa haru;
  2. Menangis sebagai tanda kecewa, sedih, kesal, saking marahnya;
  3. Tersenyum, berjabat tangan, melambaikan tangan sebagai rasa senang, simpati, dan penghargaan;
  4. Membuang muka sebagai rasa tidak senang terhadap seseorang;

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal berbeda dengan komunikasi verbal. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi verbal biasanya berlangsung secara terencana dan tersusun dengan teratur, sedangkan komunikasi nonverbal terjadi secara spontan dan bersifat alami serta tidak pernah direncanakan terlebih dahalu. Sebagai contoh, ketika seseorang mengatakan “sebaiknya berkas laporan ini disimpan di dalam lemari!”, maka orang yang bersangkutan dengan sadar telah mempunyai tujuan tertentu. Berbeda halnya dalam komunikasi nonverbal, seseorang sering melakukannya dengan tidak sadar. Sebagai contoh, seseorang menggaruk-garuk kepala, padahal tidak gatal, hal ini berlangsung tidak sengaja atau bersifat otomatis (menggaruk-garuk kepala merupakan ekspresi ketidakpahaman atas sesuatu hal).

Beberapa keuntungan atau kebaikan komuni­kasi nonverbal, antara lain sebagai berikut :

  1. Mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat.
  2. Dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran pembicara.
  3. Bersifat efisien, maksudnya antara komunikator dengan komunikan dapat saling memahami dengan cepat. Misal, ketika berlangsung rapat di kantor seorang pemimpin rapat memberikan isyarat kepada pembawa acara (dengan anggukan kepala) memberitahu bahwa acara rapat dapat dimulai.

Komunikasi nonverbal ditempat kerja mempunyai peranan yang sangat penting. Misal, seorang atasan yang mampu mengelola kesan yang dibuat dengan bahasa isyarat, karakteristik atau ekspresi wajah, suara, dan penampilan, berarti dia seorang atasan yang mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang atasan harus mampu menyampaikan pesan-pesan bisnis atau pekerjaan kepada para bawahan dengan melihat, memperhitungkan situasi, waktu dan orang yang dituju.

Tidak hanya atasan, seorang bawahan pun harus mampu membaca pesan-pesan nonverbal yang disampaikan atasan, rekan kerja, pelanggaran atau kolega. pada saat berkomunikasi dengan para karyawan, kolega, rekan kerja, perhatikanlah secara teliti pesan-pesan yang disampaikan. Baik pesan yang disampaikan melalui komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Seorang karyawan yang terlihat lesu, murung, kurang bersemangat ketika bekerja merupakan contoh komunikasi nonverbal. Melihat karyawan seperti ini seorang pemimpin harus cepat tanggap menannyakan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi karyawannya. Sebaliknya, seorang karyawan yang melihat pemimpin dalam situasi yang tidak menyenangkan misal; mengerutkan dahi bermuka masam, mondar-mandir, hal ini biasanya merupakan tanda seorang sedang gelisah, bingung, dan kesal.

UMPAN BALIK

A. PENGERTIAN UMPAN BALIK

Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan lambang ataupun keinginan untuk mengubah pendapat orang lain yang juga merupakan suatu usaha untuk mengadakan hubungan sosial (social contact). Misalnya, dalam suatu pertemuan seorang pemimpin mengarahkan dengan cara dan gaya yang dimiliki. Saat pengarahan selesai, pemimpin mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari peserta yang hadir. Pengarahan disamakan sebagai message (pesan), sedangkan tepuk tangan dinamakan umpan balik. Antara pesan dan umpan balik terdapat hubungan sebab akibat (causalitas). Pesan dapat berupa pidato, pengarahan, instruksi, tugas, perintah, ulasan, analisis. Pesan dapat juga dapat berbentuk tulisan, lisan, gambar-gambar bahkan demonstrasi, peragaan. Umpan balik (feedback) dapat berupa hasil (pelaksanaan suatu tugas), laporan, sikap (yang timbul), pertanyaan, reaksi. Umpan balikpun dapat berupa tulisan, lisan, peragaan dan demonstrasi.

Cara mendapatkan umpan balik yang baik dari komunikator atau rekan kerja, yaitu sebagai berikut :

  1. Menjaga hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja hubungan komunikasi dapat berhasil apabila kedua pihak (komunikator dan komunikan) mempunyai hubungan pertemanan yang baik. Artinya masing-masing pihak mempunyai sikap yang menyenangkan, terbuka, tidak mudah tersinggung. Bila hubungan dengan rekan kerja sudah terdapat ketidakcocokan yang parah, maka komunikasi tidak dapat berjalan lancar, karena sudah dipengaruhi oleh unsur rasa senang dan tidak senang.
  2. Mengetahui situasi dan keadaan komunikan dari segi pendidikan, tingkat jabatan, status sosial, tingkat usia, dan lain-lain. Dengan mengetahui situasi dan keadaan komunikan maka hubungan komunikasi dapat terjalin dengan baik.
  3. Dengan mempelajari dan memenuhi kebutuhan komunikan maka akan tercipta saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Dengan terpenuhinya kebutuhan komunikan, maka akan diperoleh umpan balik yang positif.
  4. Pada saat komunikasi, gunakanlah bahasa yang jelas, singkat, dan tepat serta sesuai dengan situasi.
  5. Umpan balik yang positif dapat diperoleh dari rekan kerja apabila komunikator berusaha untuk memahami, menghargai dan menghormati pendapat komunikan.

B. BENTUK-BENTUK UMPAN BALIK

Dalam unsur komunikasi selain efek, terdapat hal lain yang menjadi unsur komunikasi, yaitu feed back. Feedback ini merupakan bagian daripada efek. Jika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dan komunikan memberikan tanggapan, maka tanggapan inilah yang disebut feed back atau umpan balik.

Menurut Ralph Webb Jr. terdapat beberapa jenis feed back, yaitu sebagai berikut :

1. Zero feedback

Dalam zero feed back komunikan tidak dapat memahami maksud komunikator.

2. Positive feedback

Positive feedback maksudnya adalah antara komunikator dan komunikan terjalin hubungan komunikasi yang menyebabkan komunikan memahami secara jelas maksud komunikator, sehingga komunikan member persetujuan atau dukungan.

3. Neutral feedback

Pada saat berkomunikasi, komunikan memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan komunikator (komunikan menyampaikan tanggapan yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang disampaikan kepada komunikan).

4. Negative feedback

Negative feedback ialah komunikan member tanggapan tidak mendukung, menentang atau bahkan mengkritik komunikator. Pada saat berkomunikasi, seorang komunikator tentunya berharap agar pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat dipahami secara jelas dan mendapat umpan balik atau feedback yang positif. Untuk mendapatkan umpan balik berupa positive feedback maka ada cara-cara atau teknik tertentu yang harus diperhatikan oleh komunikator.